Disahkan, Hutan Adat bukan Hutan Negara

Forumhijau.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian judicial review UU Kehutanan No 41 tahun 1999 yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dengan keputusan ini MK menegaskan hutan adat bukan hutan negara.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Kata ―negara dalam Pasal 1 angka 6 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945,
Dengan keputusan ini, kata ‘negara’ dalam Pasal 1 angka 6 itu tidak memiliki kekuatan hukum dan menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Pada pasal 2 ayat 3 UU Kehutanan, juga bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara yang diatur UU.

Bahkan ada satu pasal penjelasan yang tidak diajukan pemohon tetapi ditambahkan MK, karena masih terkait yakni penjelasan Pasal 5 ayat 1 dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan tak memiliki kekuatan hukum.

Beberapa pasal yang dikabulkan MK antara lain Pasal 6 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang (PUU) nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sedangkan, Pasal yang diajukan pemohon, fokus pada pengujian pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 1, 2, 3, dan 4, serta pasal 67 ayat 1, 2, dan 3, UU 41 tahun 1999.
Saat ini, dengan hutan adat bukan hutan negara, hak mengelola dan memanfaatkan ada pada masyarakat adat.

Pada pengertian hutan negara yang memasukkan hutan adat di sana, masyarakat adat terpinggirkan. Di wilayah hutan adat, pemerintah malah memberi izin-izin pengelolaan hutan kepada perusahaan-perusahaan seperti HPH, dan HTI. Tak pelak, konflik-konflik bermunculkan dan menyebabkan ribuan masyarakat adat ditangkap.

Putusan yang memulihkan rasa kebangsaan masyarakat adat yang selama ini sudah hampir putus asa.

©[YGN – FHI]

Follow us: @ForumHijau_ID