LSM Lingkungan Desak Pidanakan PT IKPP

FHI – Dugaan terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) membuat gerah aktivis lingkungan. Mereka mendesak Pemkab Serang mempidanakan perusahaan produsen kertas tersebut ke ranah hukum.

Kepala Divisi Advokasi Wahana Hijau Fortuna Banten, Dadi Hartadi menyatakan, sebagai pemilik hak perizinan, Pemerintah Kabupaten Serang dapat menegakkan hukum lingkungan dari mulai peringatan, mengenakan denda, membekukan izin, bahkan menuntut secara pidana terhadap PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).

Sebab perusahaan tersebut telah terbukti membuang limbah ke Sungai Ciujung, sehingga mematikan sumber kehidupan masyarakat Serang Timur dan Utara.

“Selama ini justru ketidaktegasan Pemkab Serang yang dimanfaatkan perusahaan. Jika sanksinya tegas, pelaku pencemaran akan berpikir dua kali untuk melanggarnya,” ujar Dadi seperti FHI kutip dari Banten Pos.

Koordinator Koalisi Hijau Masyarakat Sipil (KHMS) Banten ini juga mengatakan, Pemkab harus dapat mengaplikasikan ekologisasi produksi dalam regulasi yang lebih pro lingkungan.

Selain itu, pengawasan ketat pemerintah harus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan agar tidak begitu saja membuang limbahnya tanpa diproses sesuai baku mutu yang diperbolehkan.

“Ekologi ramah lingkungan ini yang jarang digunakan dalam kegiatan produksi karena alasan ekonomis. Harusnya dalam kondisi kekurangan debit air, pemerintah harus bisa mengatur agar perusahaan dapat meminimalkan produksi,” jelasnya.

Dadi juga menyatakan, independensi kegiatan audit lingkungan memang diragukan bahkan publik akan mudah menebak hasilnya, jika pihak yang selama ini diduga sebagai pelaku pencemaran justru menjadi penyandang dana utama audit tersebut.

Public Affair Dept Head PT IKPP, Arif Mahdali membantah melakukan intervensi terhadap audit lingkungan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Mana bisa? Itu kan dari kementerian. Kita komunikasi ke mereka juga tidak bisa. Memang benar pembiayaan dari kita, tapi tidak bisa kita melakukan intervensi,” kata Arif.

Saat ditanya berapa dana yang dikeluarkan perusahaannya untuk pembiayaan audit lingkungan, Arif mengaku tidak paham.

“Aku gak paham. Ketika pengambilan sampel (limbah) kita tahu, tapi kita tidak tahu prosesnya. Yang lainnya saya tidak tahu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Soleh mengaku pesimis dengan hasil audit lingkungan yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap beberapa perusahaan yang diduga melakukan pencemaran Sungai Ciujung.

Pasalnya, seluruh pembiayaan audit ditanggulangi oleh perusahaan yang diaudit, dalam hal ini adalah PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Padahal audit tersebut diajukan oleh Komisi VII DPR RI berdasarkan hasil laporan dari masyarakat.

“Saya pesimis meskipun diserahkan ke tim independen.
Logikanya, kalau saya memberikan uang untuk mereka, saya pun bisa memberikan pesanan terhadap mereka. Artinya hasilnya bisa saja disetir oleh saya meskipun hanya sekian persennya,” ungkap politisi Partai Hanura tersebut pada wartawan di ruang kerjanya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Serang, Anang Mulyana mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit tim independen dari Kementerian LH.

Sebelum Lebaran, kata Anang, pihaknya bersama Dewan sudah menanyakan hasil audit tersebut.
“Kita juga sudah melayangkan surat ke Kementrian LH untuk segera memberitahu hasil auditnya. Katanya, September ini akan diberikan,” ujarnya.

©[FHI/Banten Pos]